Kota Madiun raih tiga penghargaan di ajang BKN Award 2023

"Raihan ini sekaligus menjadi bukti baiknya manajemen birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun,"

Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota Madiun berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus di ajang BKN Award tahun 2023 tingkat pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Timur.

"Raihan ini sekaligus menjadi bukti baiknya manajemen birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun," ujar Wali Kota Madiun Maidi, Jumat.

Menurut dia, raihan penghargaan dalam ajang BKN Award 2023 tersebut meningkat dibandingkan dengan penghargaan serupa sebelumnya, yang hanya mendapatkan satu kategori dalam BKN Award tahun 2022.

Ketiga kategori tersebut adalah kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian; Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT; serta Kategori Pengembangan Kompetensi.

Untuk Kategori Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian serta Kategori Pengembangan Kompetensi, Kota Madiun meraih peringkat ke-IV pemerintah kota tipe sedang.

Sementara untuk Kategori Penerapan Pemanfaatan Data Sistem Informasi dan CAT, Kota Madiun berhasil meraih peringkat kedua pemerintah kota tipe sedang.

Kepala BKD Kota Madiun Haris Rahmanudin bersyukur atas prestasi yang diraih. Ia berharap, capaian yang diraih itu tidak menjadikan ASN Kota Madiun berpuas diri, melainkan justru menjadi pemacu untuk meningkatkan kinerja lebih baik.

"Kita patut bersyukur semua ini berkat arahan bimbingan kepala daerah serta kolaborasi semua kepala OPD dan ASN se-Kota Madiun. Jangan cepat berpuas dulu. Masih banyak yang perlu ditingkatkan," katanya.

Provinsi Jawa Timur sendiri dalam BKN Award itu memborong 39 penghargaan. Lima penghargaan diraih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 34 penghargaan diraih Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Dalam penyerahan penghargaan BKN Award 2023 ini, Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyampaikan banyak terkait dengan peningkatan kualitas manajemen ASN dan perlunya "big" data.

Pihaknya menilai perencanaan kebutuhan pegawai penting dilakukan sehingga penempatan dan mutasi pegawai tidak berdasarkan atas keinginan, melainkan atas dasar kebutuhan.